TANJUNG JABUNG TIMUR, GirPos.com – Mencuatnya kembali dugaan kasus Stasiun Pengelolaan Air Minum (SPAM) dalam aksi Demo di halaman kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang di gelar oleh Jaringan Pemuda Anti Korupsi Jambi (JPAK) beberapa hari yang lalu, Jumat (2/2/2024).
Hal tersebut terkait tidak optimalnya pendistribusian jaringan air minum di sejumlah titik di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur. Padahal.anggaran yang di gelontorkan untuk Pembangunan Jaringan tersebut telah menghabiskan anggaran ratusan milyar Rupiah. Disamping itu air yang di suplay melalui jaringan pipa induk menuju ke rumah (pelanggan) terkadang berubah warna dan bahkan tidak layak untuk di konsumsi sebagai air minum. Menurut Ary Suryanto seorang Aktifis Senior Di Tanjab Timur.
Lanjut nya lagi dalam narasi yang di kirimkan ke awak media melalui pesan WhatsApp 02/02/2024. Seharusnya SPAM yang sudah menghabiskan anggaran cukup besar tersebut, sebaiknya di kelola secara profesional meĺalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seperti daerah-daerah lainnya. Sebagai Penggiat dan Pemerhati Kebijakan Publik, justru heran kenapa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur provinsi Jambi, tidak melakukan perubahan pengelolaan SPAM menjadi PDAM yang seharusnya sudah layak untuk di kelola dengan menggunakan managemen yang profesional, sehingga kedepannya Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki perusahaan Air Minum.
Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama legislatif menyusun Kebijakan baru melalui Peraturan Daerah untuk membahas masalah ini.
Nipah Panjang saja misalnya, terkadang masyarakat pelanggan menunggu berhari hari mengalirnya Air dari Puding kecamatan Rantau Rasau yang disalurkan melalui pipa induk, justru terkadang mati berhari-hari, bahkan terkadang air yang di terima masyarakat berwana kecoklatan, sehingga saya pastikan air tersebut tidak layak untuk di konsumsi sebagai Air Minum. Saya sangat prihatin terhadap pengelolaan SPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sudah saatnya pemerintah berpikir karena Air Minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat di harapkan masyarakat.
Saya jadi tidak habis pikir, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku Bengkel Perencanaan Pembangunan Daerah, apakah kalian tidak berpikir tentang bagaimana susahnyz masyarakat. Saya minta kepada Kepala BAPPEDA Tanjab Timur, sebaiknya mundur saja, karena dianggap gagal melahirkan produk kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ahir hapannya dalam narasi.
Semoga ini bisa menjadi catatan bagi para pemangku kebijakan
Terima kasih, tulis nya. (Salaming)
