OPINI
Oleh: Budi
Adalah seorang Jurnalis
Setiap tanggal 15 Juli, dunia memperingati Hari Keterampilan Pemuda Sedunia (World Youth Skills Day). Momen ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan pengingat strategis akan peran krusial keterampilan dalam menentukan nasib generasi muda. Dideklarasikan pertama kali oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2014, peringatan ini lahir dari kesadaran bahwa membekali kaum muda dengan keterampilan yang relevan adalah kunci utama untuk mendapatkan pekerjaan layak (decent work) dan membuka peluang kewirausahaan.
Pada tahun 2026 ini, tema “Keterampilan untuk Masa Depan Bersama” (Youth Skills for a Shared Future) hadir dengan urgensi yang semakin tinggi. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menegaskan bahwa membuka potensi penuh generasi muda membutuhkan investasi besar-besaran dalam pendidikan dan pelatihan berkualitas yang inklusif. Pesan ini jelas: menutup kesenjangan keterampilan (skills gap) bukan opsi, melainkan prasyarat mutlak untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan dalam skala masif. Namun, bagaimana relevansi pesan global ini dengan realitas pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia?
Relevansi Pendidikan Vokasi dan Realitas Pasar Kerja
Tantangan terbesar kita saat ini adalah ketidaksesuaian (mismatch) antara output pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Seringkali, kurikulum di sekolah menengah kejuruan (SMK) atau perguruan tinggi vokasi berjalan lambat dibandingkan dinamika industri yang berubah cepat akibat disrupsi teknologi. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi teoritis namun gagap menghadapi tuntutan teknis di lapangan. Jika “keterampilan untuk masa depan” hanya berhenti di atas kertas, maka investasi pendidikan akan sia-sia dan justru memperparah angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi di Indonesia.
Selain masalah kualitas, kita juga menghadapi masalah kuantitas dan proporsi. Di banyak daerah, ketersediaan SMK masih terasa kurang dibandingkan SMA umum. Fenomena ini mencerminkan bias sosial yang masih menganggap jalur akademik lebih bergengsi daripada jalur vokasi. Padahal, untuk menopang industrialisasi dan ekonomi digital, rasio tenaga terampil harus ditingkatkan. Diperlukan riset komprehensif mengenai komposisi yang tepat antara jumlah SMK dan SMA secara proporsional di setiap wilayah, disesuaikan dengan peta industri lokal dan nasional. Tanpa perencanaan berbasis data yang matang, kita berisiko menghasilkan surplus lulusan SMA yang tidak siap kerja, sekaligus kekurangan teknisi andal yang dibutuhkan industri.
Orientasi Output: Dari Pengangguran Menjadi Pekerja Terampil Global
Menurunkan angka pengangguran pemuda tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan konvensional. Pemuda yang terampil harus menjadi target orientasi utama output pendidikan. Salah satu solusi strategis yang telah terbukti efektif adalah pembukaan akses pasar kerja internasional. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, misalnya, telah menjadi destinasi favorit bagi pekerja terampil Indonesia melalui berbagai skema kerjasama bilateral (seperti EPA atau EPS). Program ini bukan sekadar “mengirim TKI”, melainkan menempatkan SDM Indonesia sebagai tenaga profesional yang diakui kompetensinya di kancah global. Ini adalah bentuk konkret “Keterampilan untuk Masa Depan Bersama” yang melampaui batas negara.
Namun, agar program ini berkelanjutan dan bermartabat, diperlukan riset mendalam mengenai kebutuhan pasar kerja internasional secara spesifik. Kita tidak boleh asal mengirim tenaga kerja; kita harus memastikan bahwa kurikulum pendidikan vokasi di tanah air selaras dengan standar kompetensi yang diminta oleh industri di Jepang, Korea, atau negara tujuan lainnya. Dengan demikian, output pendidikan kita tidak hanya terserap oleh pasar domestik yang jenuh, tetapi juga mampu bersaing dan berkontribusi di ekonomi global.
Investasi Inklusif sebagai Kunci
Sekjen PBB Guterres menekankan kata “inklusif”. Ini berarti investasi keterampilan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir elite atau mereka yang tinggal di kota besar. Daerah tertinggal, perempuan, dan penyandang disabilitas harus mendapatkan akses setara terhadap pelatihan berkualitas. Hanya dengan pemerataan inilah kita bisa benar-benar berbicara tentang “Masa Depan Bersama”.
Peringatan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia 2026 harus menjadi momentum evaluasi diri. Sudahkah sistem pendidikan kita responsif? Sudahkah kebijakan ketenagakerjaan kita visioner? Dan sudahkah kita memandang keterampilan bukan sekadar alat mencari nafkah, tetapi sebagai fondasi kedaulatan bangsa di era persaingan global?
Mari jadikan tema tahun ini sebagai panggilan aksi. Pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan harus bersinergi merajut ekosistem keterampilan yang adaptif, proporsional, dan berorientasi global. Karena pada akhirnya, masa depan bersama hanya bisa dibangun oleh tangan-tangan terampil yang siap menyongsong perubahan, bukan yang terjebak dalam keterbelakangan kompetensi.
