PALEMBANG,— Girpos.com Kericuhan dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Sumatera Selatan yang mengakibatkan sejumlah mahasiswa, jurnalis, dan aparat kepolisian terluka menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pola pengamanan unjuk rasa.
Pengamat sosial dan politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar ketika diwawancarai Minggu, (18/10/16)mengatakan bahwa dirinya mendorong Polda Sumsel membuka ruang evaluasi dengan melibatkan kalangan akademisi, mahasiswa, organisasi pers, serta elemen masyarakat sipil yang memiliki kompetensi dan integritas.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah menyelenggarakan diskusi publik terbatas untuk membedah persoalan penanganan demonstrasi, mulai dari pola komunikasi, pendekatan pengamanan, hingga faktor-faktor yang berpotensi memicu eskalasi konflik.
Penanganan demonstrasi, dalam konteks ini, tidak cukup hanya bertumpu pada pengerahan personel dan pengendalian massa. Kepolisian perlu membangun komunikasi yang efektif dengan peserta aksi agar perbedaan kepentingan dan ketegangan di lapangan tidak berkembang menjadi bentrokan.
Evaluasi tersebut juga perlu diarahkan untuk menciptakan kondisi demonstrasi yang terbebas dari tindakan anarkistis, korban fisik maupun nonfisik, infiltrasi, dan provokasi. Potensi masuknya kepentingan tersembunyi (hidden interest) maupun agenda kelompok tertentu yang dapat membelokkan tujuan aksi juga perlu diantisipasi secara cermat dan berdasarkan fakta.
Langkah antisipasi itu harus dilakukan secara profesional, tanpa menggeneralisasi peserta aksi sebagai sumber gangguan keamanan.
Hak mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap harus dihormati, sementara setiap dugaan provokasi atau tindakan melanggar hukum perlu ditangani berdasarkan bukti.
Di sisi lain, perlindungan terhadap jurnalis yang menjalankan tugas peliputan harus menjadi bagian penting dari protokol pengamanan.
Kekerasan terhadap wartawan bukan sekadar persoalan keselamatan individu, melainkan juga menyangkut kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.
Karena itu, diskusi publik terbatas yang melibatkan kepolisian, mahasiswa, akademisi, organisasi pers, dan masyarakat sipil diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret.
Hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan prosedur pengamanan, penguatan komunikasi, serta mekanisme pencegahan dan penanganan konflik.
Tujuan akhirnya bukan sekadar memastikan demonstrasi berlangsung tanpa kericuhan.
Lebih dari itu, diperlukan kesepahaman antara peserta aksi, pihak yang menjadi sasaran aspirasi, dan aparat kepolisian agar demonstrasi berjalan kondusif, aspiratif, komunikatif, serta tidak ditunggangi kepentingan yang bertentangan dengan tujuan penyampaian aspirasi.
Evaluasi yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak menjadi penting agar penanganan demonstrasi di Sumatera Selatan semakin profesional, hak demokratis masyarakat terlindungi, dan keselamatan mahasiswa, jurnalis, maupun aparat kepolisian tidak kembali dipertaruhkan.
Yang pada akhirnya Kondisi dan realitas aksi akan terbebas dari anarkisme, korban fisik maupun non-fisik, infiltrasi, provokasi serta hidden interest plus agenda kelompok tertentu.
Basith
