Tanjungbalai, GirPos.com – Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai Eriston Sihaloho, SH., merasa heran terhadap kondisi PDAM Tirta Kualo terus merugi sejak pihaknya dilantik menjadi anggota legislatif di daerah ini, sejak tahun 2019 hingga sekarang, Akibat tidak dikelola dengan manejemen yang baik didalamnya.
“Jual air kepada masyarakat selaku pelanggan kok terus menerus mengalami kerugian, inikan sangat memalukan bila dibandingkan dengan jual air isi ulang yang ada di Kota Tanjungbalai ini,” ujar Eriston.
Hal tersebut disampaikan Eriston Sihaloho SH didepan simpatisannya pada acara kegiatan reses pertama masa sidang kedua anggota DPRD Kota Tanjungbalai tahun 2024 bertempat di kediamannya Senin (29-1-2024).
Disampaikan, tenaga pegawai PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai ini seperti tidak mengetahui seperti apa Tupoksinya, biaya perawatan dan perbaikan pipa distribusi air yang sudah tua dan keropos terutama di kawasan perkotaan terkesan hilang tak tau entah kemana raibnya, maka oleh karena itu dalam setiap pengajuan anggaran dari PDAM Tirta Kualo ke DPRD Kota Tanjungbalai sering tidak direspon oleh kalangan legislatif di kota ini.
“Makanya sejak awal saya sudah menyarankan kepada walikota Tanjungbalai selaku owner perusahaan daerah ini untuk diserahkan pengelolaan nya kepada pihak ketiga, karena ini bisnis dan perlu dikelola oleh pihak investor, pihak yang akan mengelola PDAM ini sudah ada yang bersedia, tetapi entah apa masalah nya sampai sekarang ini tidak ada kabar lagi,” ungkap Eriston.
Menurutnya, sejak dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 lalu, dirinya terus berjuang untuk kepentingan masyarakat di kota ini yang salah satunya berupaya agar Kota Tanjungbalai tidak sampai bergabung dengan daerah terdekat akibat tidak dapat mengelola keuangan nya dan sempat memperoleh prestasi “disclaimer” selama dua tahun, ditambah lagi dengan kondisi COVID-19, sehingga dengan demikian kondisi anggota DPRD Kota Tanjungbalai priode tahun 2019-2024 ini tidak bisa berbuat banyak untuk membenahi kota ini dari berbagai masalah yang terjadi.
Eriston menyoroti masalah gagalnya dana masuk ke Kota Tanjungbalai di tahun 2023 lalu sebesar Rp 550 milyar yang seyogyanya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 350 milyar dan pengganti tanaman padi berupa tanaman holtikultura (pemanfaatan lahan tidur) akibat pihak yang berkompeten tidak dapat menyiapkan Detail Enggenering Desain (DED) yang dibutuhkan program ini, dan akhirnya dana sebesar ini diambil oleh Kota Padang Sidempuan dan Kota Pematang Siantar.
“Saya juga telah menggunakan uang pribadi guna menjolok dana sebesar Rp 6 trilliun dari pusat, supaya masuk ke Kota Tanjungbalai namun hingga sekarang ini belum ada diganti oleh Pemkot Tanjungbalai, uang saya itu,” tegas Eriston.
Dalam kaitan permasalahan ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai sudah sejak lama bertengger pada Rp 680 milyar, yang Rp 400 milyar diantaranya untuk membayar gaji ASN dan selebihnya digunakan untuk pembangunan, sedangkan PAD Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 realisasi nya hanya 60 milyar dari target Rp 80 milyar. pada PAD ini diperuntukkan untuk membayar gaji tenaga honorer mencapai Rp 66 milyar, sehingga mengalami minus Rp 6 milyar sehingga diberlakukan sistem reko pusing didalamnya.
“Untuk ini diperlukan kesadaran kita untuk taat membayar pajak, sehingga nantinya APBD Kota Tanjungbalai ini akan mencapai Rp 1 trilliun dengan PAD sebesar Rp 100 milyar,” harap Eriston.
Eriston yang juga selaku bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai ini berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat kedepannya jika terpilih kembali sebagai anggota DPRD priode 2024-2029 hasil Pemilu 2024 ini, dengan meminta kepada pendukungnya untuk tidak melakukan sistem jual beli suara, karena hal ini tidak akan kembali selama 5 tahun.
“Maka untuk itu dilakukan kegiatan reses, mengingat hasil kegiatan reses seperti ini dan setiap aspirasi yang ada dapat ditampung guna direalisasikan setelah melalui pembahasan fraksi,” pungkas Eriston. (Effendi)
