Scroll untuk baca artikel
Example 425x400
Berita Daerah

Dugaan Korupsi Tiga Proyek Dinas Kelautan dan Periksakan Lampung Dilaporkan

302
×

Dugaan Korupsi Tiga Proyek Dinas Kelautan dan Periksakan Lampung Dilaporkan

Sebarkan artikel ini

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pematank melaporkan dugaan korupsi tiga proyek Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung yang bersumber dari DAK 2022, Rabu 10/1/2024).

Gambar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pematank, Doc photo: [istimewa/GirPos]

BANDAR LAMPUNG, GirPos.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pematank melaporkan dugaan korupsi tiga proyek Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung yang bersumber dari DAK 2022, Rabu 10/1/2024).

Tiga proyek milik DKP tersebut, dilaporkan DPP Pematank kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sesuai dengan nomor surat: 007/LP/PEMATANK/DPP/I/2024, tertanggal 10 Januari 2024.

“Awal tahun ini, kami telah melaporkan dugaan KKN dan gratifikasi tiga proyek DKP miliaran rupiah yang bersumber dari DAK 2022 kepada Kejati Lampung,” ujar Ketua Umum (Ketum) DPP Pematank, Suadi Romli didampingi Sekretaris Umum (Sekum) Andri Saputra, Rabu (10/01/2024).

Ia menjelaskan, tiga proyek DKP yang dilaporkan tersebut yakni, Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Calon Induk/pakan Alam/tandon dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp940 juta yang dikerjakan oleh CV AJA, pembangunan Dermaga PPP Lempasing HPS Rp3, 599 miliar yang dikerjakan oleh CV RG, dan pembangunan Gedung Bengkel/Hangar UPTD PP Lempasing HPS Rp896 juta yang dikerjakan RS.

BACA JUGA  Kesbangpol Mesuji Tinjau Kantor Sekretaris LPAKN RI PROJAM

Romli sapaan akrab Ketum DPP Pematank itu mengatakan, sesuai hasil investigasi pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan di tiga proyek milik DKP yang bersumber dari DAK 2022 tersebut.

Pasalnya, kata Romli, sesuai hasil data lapangan ada indikasi bahwa proses lelang yang dilakukan panitia pengadaan barang dan jasa, untuk tiga proyek DKP tersebut hanya sebagai pelengkap administrasi.

“Sesuai fakta, dan data proses tender tiga proyek itu, penawaran yang diajukan pihak rekanan rata-rata hanya berkisar 1 sampai 2,3 persen. Tentunya, ada indikasi proyek tersebut telah menabrak Perpres No: 16/2018, dan UU No: 5/1999. Karena, jika tender digelar secara sehat akan ada penawaran di atas 10 persen,” jelasnya.

BACA JUGA  Kapolres Pimpin Monitoring Pengamanan Pemungutan Suara Ulang di Empat TPS Pemilu 2024, Boyolali

Kemudian, imbuh Romli, sesuai hasil investigasi pihaknya juga menemukan kejanggalan proyek Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Calon Induk/pakan Alam/tandon, karena pembangunannya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah tertuang pada kontrak pekerjaan.

Menurutnya, penggunaan material adukan semen-pasar seharusnya 1 semen dan 4 pasir. Namun, di lapangan ukuran takar 1 semen dan 7 pasir. Bahkan, galian bangunan seharusnya sebelum dipasang batu ditabur dengan pasir, tapi dilokasi tidak menggunakan pasir.

“Bahkan atas hasil temuan tim Investigasi kami di lokasi proyek terlihat kolam/bak sudah banyak yang retak,” kata Romli melalui keterangan tertulisnya yang diterima GirPos.

Selanjutnya, pembangunan Dermaga PPP Lempasing, struktur dermaga yang menjorok ke laut terlihat tidak rapi dan terkesan dikerjakan asal-asalan. Bahkan, bagian penyambut kapal untuk mencegah gelombang terkesan berantakan, karena papan penahan coran masih menempel. Dan, bagian cor atas dermaga diduga dikerjakan asal-asalan karena terlihat betonnya sangat berpori, dan tidak merekatkan antar komponen.

BACA JUGA  Pelaksanaan MUSDes dan Penyusunan RKPD Desa Marabose Berlangsung Lancar

Sementara itu, lanjutnya, pembangunan Gedung Bengkel atau Hangar UPTD PP Lempasing yakni, sarana dan prasarananya sesuai spesifikasi dalam kontrak, karena mesin tersebut tidak berfungsi, sehingga merugikan masyarakat.

Dikatakan Romli, berdasarkan hasil investigasi tersebut, maka Pematank meminta Kejati segara melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta membentuk tim untuk turun langsung ke lokasi tiga proyek DKP yang dilaporkan tersebut.

“Kami minta, Kejati segera mengungkap dugaan KKN dan gratifikasi tiga proyek DKP itu, dengan memanggil pihak terkait dan memeriksa dokumen-dokumen realisasi tiga proyek yang bersumber dari DAK 2022 tersebut,” tandasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250