PNS Polda Sultra Dukung Netralitas ASN,Sosialisasi Jelang Pemilu 2024 Dilaksanakan Secara Online

Doc photo istimewa/humas polri

SULAWESAI TENGGARA, GirPos.com – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan sosialisasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform zoom meeting di Aula Dachara Polda Sultra, Jumat (15/12/2023).

Ketua Korpri Polda Sultra Pembina Subhan, S.Kom., M.A.P., memimpin kegiatan tersebut, yang diselenggarakan oleh Bagrimdik Ro SDM Polri. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Netralitas ASN menjadi fokus utama dalam sosialisasi ini, mengingat pentingnya peran ASN sebagai pilar integritas, profesionalisme, dan netralitas dalam penyelenggaraan negara,” ungkap Ketua Korpri.

Netralitas ASN sesuai amanat Undang-Undang ASN mencakup integritas, profesionalisme, netralitas, serta kebebasan dari intervensi politik.

“ASN diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik tanpa diskriminasi, bersih dari praktik KKN, dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UU Negara RI Tahun 1945,” papar Ketua Korpri.

Dalam pemaparannya, BKN menggarisbawahi potensi ASN untuk terlibat dalam tim kampanye atau tim penyusun program. BKN juga menyoroti faktor-faktor yang dapat mengurangi netralitas ASN, termasuk mentalitas birokrasi yang kurang semangat.

“Adanya hubungan kekerabatan atau kesukuan, tukar guling kepentingan, intimidasi, sanksi penegakan hukum yang belum optimal, dan politisasi birokrasi oleh peserta pemilu,” Ketua Korpri.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan ASN di Polda Sultra dapat lebih memahami dan menginternalisasi prinsip netralitas, sehingga dapat berperan optimal dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan Pemilu Tahun 2024.

“Kegiatan ini juga diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas di Polda Sultra,” tutupnya. (Red).


BACA JUGA  JAM-Pidum Menyetujui 12 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *