Pali, Girpos.com — Organisasi Forum Aspirasi dan Kepedulian Rakyat Lematang (Fakar Lematang) menggelar rapat terbuka dalam rangka mengevaluasi proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Pelita Wira Sejahtera (PWS), subkontraktor PT Pertamina Zona 4 Field Adera. Rapat ini digelar menyusul adanya indikasi ketidakprofesionalan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten PALI dalam proses rekrutmen tersebut.
Rapat terbuka yang dipimpin langsung oleh Ketua Fakar Lematang, Aka Cholik Darlin, S.Pd.I, S.H., M.M., bertempat di Pondok Harmoko, Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada hari Kamis, (06/11/2025).
Ada tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan dan tuntutan Fakar Lematang dalam rapat ini, yang menggarisbawahi dugaan penyimpangan dalam proses rekrutmen:
1. Dasar Kewajiban Sertifikat MCU: Fakar Lematang mempertanyakan dasar hukum dan regulasi yang mewajibkan pelamar untuk memiliki sertifikat MCU, yang dianggap memberatkan dan diskriminatif.
2. Keberadaan Tenaga Lokal WKP: Sorotan tajam dilayangkan mengenai penempatan dan proporsi tenaga kerja lokal dari Wilayah Kerja Perusahaan (WKP) yang diduga tidak maksimal atau diabaikan.
3. Tudingan KKN: Indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen mencuat. Fakar Lematang menuntut agar hukum ditegakkan dan keadilan harus diwujudkan, dengan jargon keras: “Keadilan Harus Ditegakkan Walaupun Langit Harus Runtuh.”
Rapat terbuka ini diagendakan untuk mempertemukan seluruh pihak terkait guna mencari titik terang dan penyelesaian atas masalah ini, dengan dihadiri oleh: Kapolsek Tanah Abang, Perwakilan Camat Tanah Abang, Perwakilan dari PT Pertamina Field Adera, Perwakilan dari PT Pelita Wira Sejahtera (PWS), Tokoh Masyarakat, dan sejumlah pelamar kerja yang merasa dicurangi dan dirugikan.
Para pelamar yang merasa dirugikan menyampaikan tuntutan keras kepada PT Pertamina Field Adera, Disnaker PALI, dan PT PWS. Mereka menuding proses rekrutmen oleh PT PWS melalui Disnaker tidak transparan dan terdapat banyak kejanggalan.
Poin-poin tuntutan utama pelamar meliputi:
Evaluasi Hasil Tes: Menuntut Pertamina dan Disnaker mengevaluasi kembali hasil tes dan meminta pembukaan parameter penilaian secara transparan.
Kepatuhan Domisili: Mendesak agar rekrutmen mematuhi Surat Edaran Bupati PALI No. 560/113/Naker/Trans/2025 untuk memprioritaskan tenaga kerja yang berdomisili di Wilayah Kerja Perusahaan (WKP) Field Adera.
Klarifikasi Biaya MCU: Meminta dasar hukum syarat administrasi MCU (yang diduga berbayar di awal) dan kejelasan siapa yang bertanggung jawab mengembalikan uang bagi pelamar yang tidak lolos seleksi administrasi.
Para pelamar menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dievaluasi, mereka mengancam akan mengadakan aksi demo berkelanjutan ke PT Pertamina Field Adera. Mereka juga telah memberikan kuasa penuh kepada Fakar Lematang** untuk menempuh upaya hukum.
Ketua Umum Fakar Lematang, Aka Cholik Darlin, berharap melalui rapat terbuka ini, transparansi dan profesionalisme dalam rekrutmen tenaga kerja di wilayah PALI dapat ditegakkan.
”Kami berharap penuh agar hak-hak tenaga kerja lokal dapat diprioritaskan secara berimbang. Transparansi adalah kunci untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan. Oleh karena itu, kami tegaskan, jika masyarakat menemukan indikasi adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen, jangan ragu untuk melaporkannya segera kepada pihak kepolisian agar dapat ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya.
Menanggapi isu tersebut, Perwakilan Pertamina, Bapak Semuel, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa dalam SOP resmi Pertamina:
”MCU ditempatkan terakhir dan biayanya ditanggung oleh perusahaan, baik lolos maupun tidak lolos,” tegas Semuel.
Terkait proses rekrutmen yang dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor), Semuel menjelaskan bahwa kontraktor memiliki SOP sendiri dan Pertamina tidak dapat mengintervensi detail prosedur mereka. Mengenai dugaan adanya biaya MCU awal sebesar Rp2-3 Juta, Semuel menyatakan hal tersebut di luar sepengetahuan Pertamina dan meminta agar dugaan tersebut diklarifikasi langsung oleh pihak kontraktor terkait PT Pelita Wira Sejahtera (PWS).
Setelah Rapat terbuka, Fakar Lematang, Pelamar, Masyarakat Pemerintah Setempat, dan Perusahaan terkait menyepakati poin-poin yang tertuang dalam Berita Acara:
1. Tuntutan Pelamar: Pelamar meminta PT PWS dan Pertamina mengevaluasi hasil tes Disnaker karena tidak transparan dan meminta kejelasan dasar hukum serta penanggung jawab pengembalian uang MCU. Pelamar mengancam akan menggelar aksi demo dan memberi kuasa hukum kepada Fakar Lematang jika tuntutan tidak dipenuhi.
2. Tanggapan Pertamina: Pertamina menegaskan tidak ada persetujuan MCU wajib syarat administrasi di awal rekrutmen sub-kontrak dan biaya MCU bagi pekerja yang lulus ditanggung Pertamina. Pertamina menyatakan tidak ada koordinasi khusus dengan PT PWS mengenai rekrutmen, namun akan mengevaluasi dan mempertimbangkan masalah ini untuk disampaikan ke manajemen.
3. Tanggapan PT PWS: PT PWS mewajibkan MCU sebagai syarat administrasi kontrak, akan memusyawarahkan biaya MCU bagi pelamar yang tidak lolos, dan akan mengevaluasi serta berkoordinasi terkait kejadian ini. PT PWS juga menegaskan bahwa mereka menerima pelamar ber-KTP PALI sesuai surat edaran Bupati, meskipun tidak paham detail WKP, dan membantah status kepegawaian Umur dan Domang.
4. Langkah Selanjutnya: Pihak Pertamina, PWS, Pelamar Kerja, dan Fakar Lematang sepakat akan kembali melakukan pertemuan atas jawaban ini dan membuat surat tuntutan untuk diinformasikan kepada Pertamina.
Berita acara ini ditandatangani di Pondok Harmoko, Desa Raja, pada 06 November 2025 oleh Public Relations PT Pertamina Field Adera Samuel O.m, Kuasa Hukum PT PWS JILUN S.H., M.H., dan Ketua Umum Fakar Lematang Aka Cholik Darlin, S.Pd.I, S.H., M.M.
Laporan : Tim Media.
