Dairi, Sumatera Utara —Girpos.com
Upaya tim awak media untuk melakukan konfirmasi sekaligus kunjungan silaturahmi ke SMP Negeri 1 Silima Pungga-pungga, Desa Parongil, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, berakhir mengejutkan. Kedatangan tim media disambut dengan sikap tertutup dari pihak sekolah, terutama sejumlah guru yang berada di ruang guru. Selasa(14/10).
Saat diminta untuk menghubungi Kepala Sekolah, salah seorang petugas keamanan sekolah berinsial (F) Simbolon, menyampaikan bahwa tidak ada pihak sekolah yang bisa ditemui. Ia juga mengaku tidak mengetahui siapa yang bertugas piket maupun yang bertanggung jawab atas buku tamu, sehingga awak media tidak dapat meninggalkan pesan secara resmi.
Ironisnya, meskipun beberapa guru terlihat di ruang guru, tak satu pun yang bersedia berkomunikasi atau membantu menghubungi Kepala Sekolah, bahkan hanya melalui telepon genggam. Sikap ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap komitmen sekolah dalam menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik, khususnya dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya transparan dan melayani masyarakat.
Kehadiran tim media sendiri bertujuan untuk melakukan konfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya, SMP Negeri 1 Silima Pungga-pungga dengan jumlah siswa mencapai 672 murid, telah menerima Dana BOS Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp389.760.000,-.
Dalam rincian penggunaan anggaran tersebut, tercatat alokasi sebesar:
Rp74.437.100,- untuk sarana dan prasarana, dan
Rp131.598.600,- untuk pengembangan perpustakaan.
Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan kondisi fasilitas sekolah yang dinilai tidak mencerminkan besarnya anggaran yang telah terserap. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa terdapat ketidaksesuaian dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS.
Situasi ini memperkuat kekhawatiran bahwa pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Silima Pungga-pungga berpotensi sarat akan praktik penyimpangan, yang bisa saja mengarah pada keuntungan pribadi dan merugikan negara.
Dengan adanya indikasi ini, tim media meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Inspektorat, hingga Bupati Dairi turun tangan untuk segera melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut.
Sebagaimana diketahui, Dana BOS merupakan anggaran negara yang ditujukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terbuka untuk publik.(R)
